Anggaran MBG Disorot, Belanja Tablet hingga Semir Sepatu Capai Ratusan Miliar

 

Jurnis.id - Anggaran pengadaan tablet hingga perlengkapan pribadi, seperti semir sepatu, oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program pendukung Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan publik pada April 2026 karena nilainya mencapai miliaran rupiah.

Halloriau.com mencatat bahwa pengadaan perangkat tablet untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) pada 2025 mencapai sekitar Rp508,49 miliar. Selain itu, kebutuhan sandang, seperti kaos dalam, handuk, hingga ikat pinggang, juga masuk dalam daftar belanja dengan total ratusan miliar rupiah. Perlengkapan sederhana, seperti semir sepatu, turut dianggarkan sekitar Rp1,5 miliar dan menjadi salah satu item yang disorot publik.

Dikutip dari Detik.com, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan semir dan sikat sepatu merupakan bagian dari perlengkapan pendidikan peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang disiapkan sebagai tenaga pendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Ini bagian dari perlengkapan pendidikan peserta SPPI,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme swakelola tipe II dengan melibatkan Universitas Pertahanan sebagai pelaksana kegiatan.

Menurutnya, kebutuhan perlengkapan lapangan tersebut diberikan kepada lebih dari 30 ribu peserta pendidikan dan pelatihan sebagai fasilitas standar selama program berlangsung.

Selain perangkat teknologi, anggaran operasional lain, seperti kendaraan roda dua, mencapai sekitar Rp1,21 triliun. Sementara itu, dana penyediaan makanan bergizi tercatat sekitar Rp242,8 miliar, sebagaimana dilaporkan Netralnews.com.

Perbandingan komposisi tersebut memicu perhatian publik karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang sebagai strategi nasional untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

Peneliti Seknas Fitra, Betta Anugrah Setiani, menilai penggunaan anggaran negara seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan prioritas agar memberikan dampak langsung kepada penerima manfaat.

“Setiap rupiah dalam APBN seharusnya diarahkan pada program yang berdampak langsung,” jelasnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyoroti potensi ketidakefisienan dalam pengadaan perangkat teknologi serta mendorong adanya pengawasan lanjutan dari lembaga terkait.

Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa informasi mengenai rincian belanja tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam fungsi koordinasi serta supervisi sektor pengadaan pemerintah.

BGN menegaskan bahwa penggunaan teknologi diperlukan untuk mendukung pendataan penerima manfaat, pemantauan distribusi bantuan, serta pelaporan kegiatan secara nyata agar pelaksanaan program berjalan efektif dan terukur.

****

Redpel : Byn

Penulis : aura

Sumber : halloriau.com, detik.com, netralnews.com

Foto : bbc.com