Mahasiswa Administrasi Publik UNIS Kunjungi DPRD, Bahas APBD dan Isu Kemiskinan di Kabupaten Tangerang

 

Jurnis.id — Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang melakukan kunjungan edukatif ke DPRD Kabupaten Tangerang untuk memperdalam pemahaman mereka tentang sistem tata kelola pemerintahan dan peran legislatif dalam pengambilan kebijakan daerah, khususnya di bidang keuangan.

Kunjungan yang diinisiasi oleh semester 4 Prodi Administrasi Publik ini bertujuan untuk melihat lebih dekat bagaimana sistem pemerintahan daerah berjalan. “Kami ingin mengetahui secara langsung bagaimana DPRD berperan dalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran daerah. Pengalaman ini sangat penting untuk menambah wawasan kami sebagai mahasiswa administrasi publik,” ujar Trisnandi, selaku ketua kelas.

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa, 10 Juni 2025 ini berjalan lancar dan sukses. Para peserta menyampaikan rasa antusias mereka, terlebih karena Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud, ternyata merupakan alumni UNIS Tangerang angkatan tahun 2000 dari Program Studi Administrasi Negara. Hal ini menambah semangat para mahasiswa dalam menyerap pengetahuan yang disampaikan.

Dalam sesi diskusi, salah satu peserta, Zahwa, mengangkat pertanyaan kritis mengenai tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang meskipun memiliki APBD tertinggi di Provinsi Banten. Menanggapi hal tersebut, pihak DPRD menjelaskan bahwa angka pengangguran yang tinggi menjadi salah satu penyumbang kemiskinan, meskipun pemerintah daerah telah menyediakan program seperti Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. DPRD juga menyatakan komitmennya untuk terus mengevaluasi kebijakan agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan merata.

Zahwa menambahkan, “Dari diskusi ini kita jadi tahu bahwa masyarakat sebenarnya bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan, baik melalui forum dengar pendapat maupun pengajuan usulan perda.”

Tiara, peserta lainnya, menyampaikan kesan mendalam atas kunjungan tersebut. “Penjelasannya membuat kami lebih paham soal peran DPRD, nggak cuma bikin aturan, tapi juga ngatur anggaran dan ngawasin program pemerintah. Ini pengalaman yang sangat membuka wawasan,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan wawasan baru yang diperolehnya, seperti pentingnya peran fraksi-fraksi dalam mengarahkan kebijakan serta penggunaan sistem e-budgeting yang meningkatkan transparansi anggaran daerah. “Ternyata masa reses itu nggak cuma formalitas, tapi jadi waktu penting buat menyerap aspirasi langsung dari warga,” tambahnya.

Kunjungan ini membuktikan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam memahami dan mengawal jalannya pemerintahan. Dengan wawasan yang semakin luas, para mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan di masyarakat, khususnya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.

•••••

Penulis: Jhoan

Redpel: Nabela