Pro-Kontra Kebijakan Evakuasi Warga Palestina oleh Presiden Prabowo

Jurnis.id - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah untuk mengevakuasi warga Palestina dari Jalur Gaza ke Indonesia, yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, evakuasi ini dipandang sebagai tindakan kemanusiaan yang mendesak. Konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas telah menyebabkan penderitaan luar biasa bagi warga sipil di Gaza. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa langkah ini justru bisa dimanfaatkan untuk mengosongkan Gaza dari warganya, sebuah skenario yang dinilai dapat melemahkan perjuangan rakyat Palestina.

Kekhawatiran tersebut turut disuarakan oleh Anggota DPR RI, Anwar Abbas, yang mempertanyakan kelanjutan nasib para pengungsi Palestina setelah dievakuasi. “Pak Prabowo bisa menjamin mereka bisa kembali? Bisa dikembalikan dan diterima oleh Israel? Itu Gaza sekarang bukan di bawah pemerintahan Palestina, itu sekarang diduduki oleh Israel,” ujar Anwar kepada wartawan, dikutip dari detikNews, Jumat (11/04).

Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa evakuasi ini hanya bersifat sementara. “Mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal mereka. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, seperti dikutip dari Tempo.co dan siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (9/4).

Sementara itu, kritik juga datang dari kalangan publik figur. Penyanyi Nadin Amizah menyampaikan pandangannya bahwa evakuasi bukanlah jawaban yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina. “Orang Palestina tidak membutuhkan pengungsian atau evakuasi, mereka membutuhkan kebebasan, mereka membutuhkan tanah. Kita mendesak ke arah yang salah,” tulisnya melalui Instagram Story.

Pertanyaan utama saat ini adalah apakah evakuasi ini benar-benar menyelamatkan, atau secara tidak langsung justru melemahkan perjuangan rakyat Palestina? Ketidakpastian ini memunculkan kekhawatiran bahwa langkah ini, yang dimaksudkan sebagai bentuk solidaritas, bisa menimbulkan tantangan baru baik bagi pengungsi maupun bagi Indonesia sendiri.

Di tengah dilema ini, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan seluruh aspek dari kebijakan ini. Indonesia selama ini dikenal menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam kebijakan luar negerinya. Namun, setiap langkah harus diambil dengan kehati-hatian agar tidak mengorbankan hak-hak rakyat Palestina atau memperburuk situasi di kawasan tersebut.

Sebagai alternatif, pemerintah dapat mengeksplorasi opsi lain, seperti meningkatkan dukungan terhadap lembaga-lembaga internasional yang bekerja langsung di Gaza, atau menyalurkan bantuan kemanusiaan tanpa mengevakuasi warga. Langkah ini tetap menunjukkan solidaritas, namun dengan risiko yang lebih terkendali dan tetap sejalan dengan semangat perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.

••••

Penulis: Lutfiah

Redpel: Nabela

Sumber: Tempo.co, CNN Indonesia