Menyoroti Kontroversi Kebutuhan Ahli Gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis

Jurnis.id - Kontroversi mengenai pernyataan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membutuhkan ahli gizi kembali menjadi sorotan. Pernyataan tersebut mendapat tanggapan keras dari sejumlah pihak, termasuk dari pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut laporan Tempo, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut bahwa “partisipasi ahli gizi tidak bisa ditawar" dalam konteks MBG, khususnya untuk mengawasi makanan tinggi gula. Namun, pernyataan ini dikritik karena dinilai menyiratkan bahwa keterlibatan ahli gizi bisa dikurangi atau tidak esensial.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kehadiran ahli gizi adalah “tidak bisa ditawar”. Ahli gizi memiliki peran penting dalam menyusun dan mengawasi menu makanan bergizi agar sesuai standar kesehatan. 

BGN menyatakan bahwa sejak pelaksanaan MBG, kebutuhan tenaga ahli gizi meningkat drastis. Menurut laporan Tempo, Badan Gizi Nasional bahkan menyebut profesi ahli gizi menjadi “langka” setelah program MBG berjalan. 

Sementara itu, Tempo juga mengangkat sudut pandang PERSAGI (Persatuan Ahli Gizi Indonesia). PERSAGI mengklaim bahwa kelangkaan ahli gizi sebenarnya bukan karena jumlah profesional yang sedikit, melainkan distribusi yang tidak merata. Ketua PERSAGI menyatakan bahwa “pendidikannya itu produksinya sampai 11 ribu setahun”, namun banyak ahli gizi tidak ditempatkan di daerah yang paling membutuhkan MBG. 

Sebagai respons atas persoalan kelangkaan dan distribusi yang tidak merata, pemerintah melalui BGN mengusulkan perluasan kualifikasi tenaga gizi yang bisa dilibatkan dalam program MBG. Alih-alih hanya sarjana gizi, tenaga dari latar belakang kesehatan masyarakat atau teknologi pangan juga dipertimbangkan untuk ikut dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG. 

Beberapa ahli gizi memperingatkan bahwa memperlebar kualifikasi tenaga gizi bukan tanpa risiko. Menurut mereka, menyusun menu bergizi tidak bisa hanya mengandalkan tenaga pengawas tanpa dasar keilmuan gizi yang memadai. Hal ini karena menu program MBG perlu dihitung secara akademis agar benar-benar memenuhi kebutuhan gizi dan tidak sekadar enak.

*****

Penulis: Rangga 

Redpel: Nabela

Sumber: Tempo.co

Poto: Antara news