Aksi Massa Tolak RUU Penyiaran, Demonstran Suarakan Kebebasan Pers

 

Jurnis id — Dalam rangka penolakan terhadap Revisi Undang-Undang (RUU), aliansi wartawan dan mahasiswa gelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Tangerang, (27/5).

Dalam aksi tersebut ada empat poin tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran. Pertama, DPR RI menghentikan pembahasan RUU Penyiaran yang mengandung kontroversi; kedua, DPR RI harus melibatkan organisasi pers , akademisi, dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan pers, terutama dalam kebebasan berekspresi; ketiga, memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat harus sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan pers, dan, keempat menginginkan ketua DPRD Kota Tangerang menandatangani nota kesepahaman untuk menolak RUU tersebut.

Hendrik Simorangkir selaku koordinator lapangan aksi mengatakan bahwa sebelumnya tidak ada pertemuan dengan anggota DPRD Kota Tangerang.

"Ini memang demo nasional makanya tidak ada yang namanya jajak pendapat," ungkap Hendrik.

Lebih lanjut, Hendrik mengungkapkan bahwa tantangan terbesar saat ini bagi jurnalis berupa kebungkaman pers. Di mana RUU yang tengah dirancang oleh DPR RI membatasi gerakan para wartawan dalam penayangan eksklusif jurnalis investigasi. Sedangkan dari segi masyarakat, kita tidak boleh lagi menayangkan pemberitaan di berbagai media sosial.

Harapan Hendrik setelah demo ini berlangsung adalah pers tidak lagi dibungkam, dan tidak ada lagi yang mengkotak-kotakkan pers. Ia juga mengatakan bahwa hasil akhir demo hari ini memang belum maksimal karena para demonstran belum berhasil menemui secara langsung ketua DPRD Kota Tangerang.

"Ya, walaupun kita sudah dijanjikan untuk bertemu besok dengan beliau, tapi kita akan terus mengadakan demo lanjutan sampai fakta integritas itu ditandatangani," tutur Hendrik, (27/5).

Jika sampai esok hari masih belum ada kepastian, demo lanjutan akan terus diadakan sampai tuntutan para demonstran terealisasi.

••••

Penulis: Zhrich

Reporter: Fahra 

Redpel: Feari