Integrasi Ilmu dan Aksi: UNIS Kembali Selenggarakan KKK untuk Pemberdayaan Masyarakat

Jurnis.id – Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) kembali menyelenggarakan program Kuliah Kerja Komunitas (KKK) sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6. Dengan bobot 3 SKS, program ini dirancang agar mahasiswa dapat menganalisis kondisi di lapangan dan mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari selama enam semester dalam bentuk program kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Rizal Fahmi, Kepala Pusat PKM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNIS, tujuan utama dari program KKK adalah agar mahasiswa mampu menganalisis konektivitas kondisi lapangan dengan konsep mata kuliah secara logis, dan menyusun program kegiatan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama enam semester di tengah masyarakat," ujarnya.

Untuk memastikan program KKK bermanfaat bagi masyarakat lokal, LPPM UNIS telah melakukan koordinasi dengan Bapeda Kabupaten Tangerang. Lokasi dan program KKK dirancang agar sejalan dengan program pemerintah yang diterapkan di setiap desa, sehingga dapat dilanjutkan oleh pemerintah setempat setelah KKK selesai. Rizal Fahmi menjelaskan, "Kami juga mengadakan focus group discussion dengan 27 perangkat daerah untuk mendiskusikan pendalaman program KKK,"

Pemilihan lokasi KKK dilakukan berdasarkan audiensi dan rekomendasi dari Bapeda, dengan fokus pada wilayah prioritas bupati Tangerang terkait stunting dan kemiskinan ekstrem. "Kami menetapkan 16 titik lokasi KKK berdasarkan tingkat stunting dan kemiskinan tertinggi di kabupaten Tangerang, seperti Mauk, Rajeg, Cikupa, Pakuhaji, Legok, Curug, dan lainnya," jelas Rizal Fahmi.

LPPM UNIS memberikan dukungan berupa materi dan non-materi kepada mahasiswa peserta KKK, termasuk pembekalan, sewa rumah, intensif program, atribut jaket, kaos, dan ID card. Untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mahasiswa selama KKK, LPPM mensyaratkan surat keterangan sehat, mengadakan pemantauan berkala, dan monitoring di minggu ketiga. "Kami juga berkoordinasi dengan DPL melalui logbook harian dan mingguan untuk melihat aktivitas mahasiswa," tambahnya.

Pada hari terakhir pendaftaran KKK (22/5/2024), telah tercatat sekitar 533 peserta terdaftar dari total 682 peserta. Mengenai kemungkinan perpanjangan waktu pendaftaran, Rizal menyatakan, "Minim perpanjangan waktu, jadi lihat nanti saja bakal ada perpanjangan waktu atau tidak." 

Meski ada mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi, LPPM tidak memberikan toleransi dalam pelunasan UKT sebagai syarat mengikuti KKK. Namun, pembayaran bisa diundur beberapa hari dengan alasan yang jelas.

Rizal Fahmi Menambahkan, bahwa tidak ada sosialisasi pendaftaran KKK 2024 dikarenakan pihak kampus tidak mengizinkan kegiatan sosialisasi tersebut. Sebagai gantinya, LPPM hanya meminta koordinasi dengan pihak IT, Humas, dan Kaprodi untuk menyebarkan informasi pendaftaran KKK tahun ini.

Dengan segala persiapan dan koordinasi yang telah dilakukan, diharapkan program KKK tahun ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta mahasiswa UNIS.

•••••

Penulis: Nabila

Redpel : Feari