Kebebasan Berekspresi Terbatas, Kepercayaan Publik Dipertaruhkan
Jurnis.id - Kebebasan berekspresi merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, serta mengawasi kebijakan pemerintah. Namun, ketika ruang kritik semakin dibatasi dan aspirasi masyarakat tidak mendapat perhatian, kualitas demokrasi dapat mengalami kemunduran.
Mengutip pemberitaan Universitas Gadjah Mada (UGM) berjudul “Ketika Kritik Dibungkam, Demokrasi Makin Tergerus” yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Sosiolog UGM, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., menyoroti sejumlah persoalan demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah melemahnya fungsi pengawasan (checks and balances) antarlembaga negara.
Arie menjelaskan bahwa parlemen memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat. Apabila fungsi pengawasan tersebut tidak berjalan secara efektif, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat dapat menurun. Kondisi ini berpotensi memperlemah sistem demokrasi karena kekuasaan tidak memperoleh pengawasan yang memadai.
Selain persoalan parlemen, menyempitnya ruang kritik bagi masyarakat juga menjadi perhatian. Mahasiswa, akademisi, jurnalis, dan kelompok masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi serta mengingatkan pemerintah apabila terdapat kebijakan yang perlu dievaluasi.
Menurut Arie Sujito, kritik tidak seharusnya direspons dengan pembatasan, intimidasi, maupun kriminalisasi. Respons semacam itu justru dapat menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Padahal, kritik merupakan bagian dari proses evaluasi yang diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.
Di era digital, media sosial juga menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan membangun diskusi publik. Oleh karena itu, keterbukaan terhadap perbedaan pendapat semakin penting untuk menjaga ruang komunikasi publik agar tetap sehat dan demokratis.
Arie juga menekankan pentingnya upaya pemerintah dalam membangun kembali kepercayaan publik dengan mendengarkan masukan masyarakat. Pemerintah perlu menunjukkan keterbukaan terhadap kritik dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kebijakan, bukan menganggapnya sebagai ancaman terhadap kekuasaan.
Perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kehidupan demokrasi. Akademisi dan mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, menyampaikan pandangan berdasarkan pengetahuan, serta mengingatkan pemerintah terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat.
Dengan demikian, kebebasan berekspresi bukan sekadar hak untuk berbicara, melainkan juga bagian penting dari mekanisme pengawasan dalam demokrasi. Ketika kritik dibungkam, masyarakat kehilangan ruang untuk menyampaikan aspirasi, sementara pemerintah kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kebijakan.
Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi tanpa kritik, melainkan demokrasi yang mampu menerima perbedaan pendapat, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik.
****
Redpel : Byn
Penulis : Agni
Sumber : Ugm.ac.id
Foto : Pinterest




Komentar
Posting Komentar