Isu LGBTQ+ dalam Women's March Jakarta 2026 Tuai Perbedaan Pandangan

 

Jurnis.id-Aksi Women's March Jakarta 2026 yang digelar pada Sabtu (7/11/2026) di Jakarta Pusat menjadi sorotan publik setelah munculnya simbol dan aspirasi terkait LGBTQ+. Kehadiran poster bertuliskan "LGBTQ+ BUKAN ANCAMAN" serta kibaran bendera pelangi dalam aksi tersebut memunculkan beragam tanggapan di masyarakat.

Pada dasarnya, Women's March Jakarta merupakan aksi yang bertujuan menyuarakan keadilan gender, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta kebebasan sipil. Dilansir dari NU Online Jakarta, aksi yang dimulai dari Simpang Sarinah menuju Patung Kuda ini membawa sembilan tuntutan utama.

Beberapa tuntutan tersebut mencakup jaminan keadilan ekonomi dan perlindungan sosial, penghapusan kekerasan berbasis gender, pemenuhan hak atas kesehatan, perlindungan kebebasan berekspresi, serta keadilan ekologis.

Meskipun aksi telah usai, isu LGBTQ+ yang turut disuarakan peserta masih menjadi perbincangan. Simbol bendera pelangi dan poster yang dibawa dalam aksi tersebut memunculkan berbagai respons, mulai dari dukungan terhadap kebebasan berekspresi hingga penolakan yang didasarkan pada pandangan sosial dan keagamaan.

Perbedaan pandangan juga muncul dari sejumlah tokoh publik. Dilansir dari Suara.com, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, menyatakan bahwa penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara.

"Unjuk rasa untuk mengekspresikan pendapat boleh-boleh saja selama masih dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum," ujarnya kepada Suara.com.

Kevin juga menegaskan bahwa penyampaian aspirasi mengenai LGBTQ+ tidak dapat secara otomatis disamakan dengan tindakan yang melanggar hukum. Ia merujuk pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Di sisi lain, pandangan berbeda disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Aminudin Yakub. Ia menilai perlu adanya pembedaan antara pemenuhan hak dasar warga negara dengan perilaku yang menurut pandangannya bertentangan dengan aturan hukum.

"Harus dibedakan antara hak-hak sebagai warga negara dia mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan sebagai pembayar pajak gitu, dengan hak dia melakukan LGBTQ+, yang jelas melanggar undang-undang," kata Aminudin kepada Suara.com.

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan bahwa isu LGBTQ+ masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat Indonesia. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga menyangkut perbedaan perspektif hukum, sosial, dan keagamaan.

Di tengah perbedaan tersebut, penyampaian aspirasi di ruang publik tetap perlu ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap hak setiap warga negara serta ketentuan hukum yang berlaku.

*****

Penulis: Crip

Redpel: Rh

Sumber: Suara.com

Sumber foto: Pewarta Nusantara