Wagub Banten Bantah Isu Putrinya Nonton Konser K-Pop Pakai APBD

 

Jurnis.id - Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, angkat bicara terkait isu yang viral di media sosial mengenai putrinya yang disebut-sebut menonton konser K-Pop menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia dengan tegas membantah kabar tersebut dan menyatakan bahwa informasi yang beredar tidak benar serta menyesatkan.

Isu tersebut mencuat setelah beredar unggahan di berbagai platform media sosial yang menuding anak Wakil Gubernur Banten menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, termasuk membeli tiket konser dan membiayai perjalanan ke luar negeri. Tuduhan itu kemudian memicu beragam reaksi warganet dan menjadi perbincangan luas.

Dikutip dari Tribun News, menanggapi hal tersebut, Dimyati menegaskan bahwa putrinya tidak menggunakan dana APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk keperluan tersebut. Ia menjelaskan bahwa putrinya telah mandiri secara finansial dan memiliki penghasilan sendiri sehingga mampu membiayai kebutuhan pribadinya tanpa menggunakan dana pemerintah. "Anak saya sudah mapan, punya penghasilan sendiri. Jadi, tidak benar kalau dibilang menggunakan uang negara," tegasnya.

Dimyati juga menyayangkan munculnya informasi yang tidak berdasar karena dinilai dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menurutnya, penyebaran isu tanpa melalui proses verifikasi hanya akan memperkeruh suasana dan merugikan pihak yang bersangkutan.

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara. Ia menekankan pentingnya melakukan pengecekan fakta sebelum mempercayai informasi yang beredar di media sosial.

Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Dengan adanya klarifikasi dari pihak terkait, diharapkan polemik ini dapat segera mereda dan tidak berkembang menjadi informasi yang semakin bias. Pemerintah daerah juga diharapkan terus menjaga kepercayaan publik dengan memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara tepat dan sesuai dengan peruntukannya.

****

Redpel : Byn

Penulis : Agni

Sumber : Tribun news

Foto : Pinterest